Silakan mengakses Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan pada tautan disini

Silakan mengakses SOP Pelayanan Perizinan pada tautan disini

Silakan mengakses peraturan bea meterai pada tautan disini

Silakan mengakses perubahan nomenklatur izin OSS pada tautan disini

1.	Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
3.	Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4.	Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

1.	Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2.	Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.	Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3.	Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
8.	Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
9.	Peraturan Bupati Madiun No. 42 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

1.	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.	Penyelenggaraan Rumah Susun

Silakan mengakses tautan disini

1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan izin Lingkungan;
4.	Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2.	Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Madiun.

Silakan mengakses tautan disini

1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
6.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
7.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
8.	Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

1.	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.	Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

1.	Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
2.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

1.	Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
6.	Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;

1.	Penyelenggaraan Kehutanan
2.	Sanksi dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan

1.	Penyelenggaraan Bidang Pertanian
2.	Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Silakan mengakses tautan disini

1.	Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Perubahan Peraturan tentang Jalan Tol