IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  1. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
  3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;  
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;  
  8. Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;  
  9. Peraturan Bupati Madiun No. 42 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.  
       
 
IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) -- Komitmen
  1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;  
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;  
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;  
  4. Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;  
  5. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun No. 045/919/402.104/2019 tanggal 31 Mei 2019.  
       
 
SIUP / IUI / TDG (Komitmen)
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;  
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan;  
  3. Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.  
       
 
Izin Lingkungan (Komitmen)
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;  
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan izin Lingkungan;  
  3. Peraturan Bupati Madiun No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.  
       
 
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) -- Komitmen
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;  
  2. Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Madiun.